Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu bergerak lebih cepat. Sejak tahun 2014 pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa dikatakan stabil pada kisaran 5 persen, yang menurut Dr. Umar Juoro, Ekonom CIDES, sering disebut dengan istilah ekonomi lima persenan. Hal tersebut dilihat dari misalnya tingkat inflasi yang relatif rendah, fluktuasi nilai tukar mata uang tidak terlalu bergejolak, suku bunga acuan Bank Indonesia juga cenderung turun. Namun, yang menjadi persoalan adalah stabilitas pada indikator makro tersebut tidak memiliki dampak untuk memacu pergerakan atau pertumbuhan ekonomi yang tidak beranjak dari angka 5 persen.

Padahal kebutuhan ekonomi Indonesia sangat besar dilihat dari populasi penduduk Indonesia yang jumlahnya sangat banyak, artinya dibutuhkan lapangan kerja yang baru untuk menyerap tenaga kerja. Hal ini menggambarkan bahwa prasyarat stabilitas makroekonomi tidak dioptimalkan untuk dapat menciptakan akselerasi pertumbuhan serta menekan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan yang lebih cepat.

Untuk penyerapan tenaga kerja tentunya membahas mengenai kualitas sumber daya manusia. Berbicara mengenai sumber daya manusia, erat kaitannya dengan bidang pendidikan. Achmad Reza Widjaja, Ph.D, Wakil Rektor Universitas Bakrie memaparkan mengenai prospek dunia pendidikan dalam menghadapi tantangan ekonomi tahun 2018. Menurutnya, pendidikan merupakan instrumen yang paling jitu bagi sebuah negara dalam hal mengurangi angka kemiskinan dan merupakan dasar bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Menurut data yang diperoleh dari Kemendikbud (2017), angka partisipasi anak bersekolah di Indonesia semakin tahun memang meningkat, namun untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya masih sangat minim pergerakan kenaikannya. Padahal, anggaran pendidikan sejak tahun 2015 tetap dijaga pada angka 20% dari APBN dengan fokus untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Proporsi anggaran tersebut merupakan paling banyak diantara negara-negara lainnya. Namun, berdasarkan survey yang dilakukan oleh UNESCO, Indonesia hampir menempati posisi terendah terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasifik yaitu peringkat 10 dari 14 negara. Hal ini terlihat dari total yang bekerja pada angkatan kerja tahun 2016 adalah 118,41 juta hanya 14,57 juta yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi atau sekitar hanya 12,24% nya. Total yang menganggur adalah 7,03 juta dan 787 ribu diantaranya merupakan lulusan perguruan tinggi atau sekitar 11,13%. Selain itu, pasar perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2016 masih rendah. Sekitar 1.691.541 siswa yang mengikuti UN SMA, yang masuk ke perguruan tinggi adalah 507.000 atau sekitar 30% saja. Achmad Reza Widjaja, Ph.D memaparkan mengenai investasi yang dapat menekankan pada beberapa keahlihan terutama yang menyangkut mengenai problem solving skills, learning skills, communication skills, self management of personal skills, dan social skills.

Selain permasalah mengenai sumber daya manusia, pengaruh dari stagnansi tersebut ada pada daya beli masyarakat. Hal ini menjadi salah satu isu yang sedang menjadi perbincangan dalam berbagai forum diskusi ekonomi akhir-akhir ini, salah satunya adalah forum yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie dengan menggandeng INDEF (Institute for Development of Economic and Finance). Daya beli merupakan indikator yang merepresentasikan ‘denyut nadi’ perekonomian. Semakin meningkat daya beli, semakin produktif suatu perekonomian. Sehingga untuk memiliki daya beli yang kuat, maka masyarakat harus bekerja secara produktif. Prof. Dr. Bustanul Arifin, Ekonom Senior INDEF, memaparkan mengenai perubahan pola konsumsi generasi milenial. Berdasarkan data BPS tahun 2017 bahwa selera generai milenial (18-25 tahun) menunjukkan bahwa pola konsumsi selama tiga tahun terakhir mengkonsumsi atau belanja pakaian menurun, namun konsumsi untuk transportasi dan komunikasi meningkat. Sehingga untuk mengatasi persoalan daya beli masyarakat, ada dua langkah utama yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah memacu iklim usaha yang kondusif dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, terutama dalam sektor industri dan pertanian. Langkah kedua yakni dengan menjamin terjaganya stabilitas harga barang dan jasa terutama pada komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah.

Disisi lain, terdapat ambisi pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia yang tercantum dalam Perpres No.12 Tahun 2015 yang menetapkan 247 Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut menyebabkan porsi anggaran untuk infrastruktur terus melambung setiap tahunnya yaitu 410,7 triliun. Namun, pembangunan infrastruktur belum berkorelasi positif dengan perekonomian. Menurut Dr. Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif INDEF, pembangunan infrastruktur nyatanya anomali dan tidak realistis. Dampaknya belum dirasakan bagi pelaku ekonomi. Hal tersebut terlihat dari total 247 PSN, per tahun 2017 hanya 9 persen atau 22 proyek yang dinyatakan selesai. Sedangkan yang masih dalam tahap perencanaan mencapai angka 36 persen atau 88 proyek. Artinya, proyek infrastruktur dapat dikatakan mengalami stagnansi. Selain itu, mengenai penyerapan tenaga kerja dan upah buruh bangunan. Idealnya penyerapan tenaga kerja harusnya meningkat. Faktanya, hal tersebut tidak terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Begitu pula dengan upah riil buruh bangunan yang nyatanya menurun.

Perekonomian Indonesia ke depan dapat tumbuh lebih tinggi dan berkualitas jika mampu memanfaatkan momentum stabilitas yang ada saat ini. INDEF memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 hanya mencapai 5,1 persen di bawah target pemerintah yaitu 5,4%. Eko Listiyanto, Ekonom INDEF, mengatakan bahwa dari sisi domestik, ekonomi Indonesia 2018 masih akan bergantung pada kekuatan sektor konsumsi rumah tangga. Kontribusi komponen tersebut mengisi lebih dari 55 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Untuk itu pemerintah harus mampu menjaga inflasi agar daya beli masyarakat tidak lagi melambat. Selain itu, sektor fiskal diharapkan menjadi tumpuan dalam memberikan efek ganda terhadap pertumbuhan, sehingga belanja-belanja prioritas harus terlaksana dengan baik. Belanja modal dan dana transfer ke daerah harus menjadi prioritas sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi. Realisasi kredit perbankan juga diharapkan dapat lebih cepat untuk menggerakkan sektor-sektor perekonomian. Kontribusi ekspor pada 2018 juga diproyeksi akan meningkat apabila tren kenaikan garga komoditas global tetap berlanjut di 2018. Faktor lain yang berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di 2018 antara lain pilkada serentak di 2018 yang berpotensi meningkatkan konsumsi. Faktor Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018 juga dapat mendorong sektor pariwisata baik dari sisi konsumsi maupun transportasi. INDEF juga memproyeksikan inflasi di Indonesia pada 2018 yaitu sekitar 3,25 persen disbanding target pemerintah yang mencapai 3,5 persen. Meskipun inflasi cenderung rendah, namun pada momen-momen musiman harga kebutuhan pokok sangat mungkin untu meningkat tajam. Selain itu, INDEF memproyeksikan rata-rata nilai tukar 2018 yaitu Rp 13.600 USD dibanding target pemerinta sebesar Rp 13.400 per USD. Secara umum fluktuasi nilai tukar pada 2018 diperkirakan akan lebih besar jika dibandingkan 2017 karena mengingat berbagai perkembangan kebijakan ekonomi dan politik di level global terutama kebijakan moneter dan fiskal AS. Kemudian, INDEF memproyeksikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2018 sebesar 5,5 persen dibanding pemerintah yang menargetkan rentang 5,0 – 5,3 persen. Hal ini diprediksi karena semakin menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja sebagai akibat stagnansi pertumbuhan sektor-sektor tradable. Terakhir, INDEF memproyeksikan tingkat kemiskinan pada 2018 sebesar 10,5 persen dibanding pemerintah yang menargetkan 9,5 – 10 persen penyebabnya adalah persoalan efektifitas program dan penurunan kualitas pertumbuhan. Sehingga diharapkan pemerintah harus bisa meningkatkan efektifitas program pengentasan kemiskinan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kontributif bagi penyedia lapangan kerja. Selain itu, Achmad Reza Widjaja, Ph.D, Wakil Rektor Universitas Bakrie, juga memberikan pernyataan bahwa perhatian pemerintah selayaknya juga lebih mengarahkan kepada hal otonomi pendidikan, akuntabilitas, dan assessment. Selain itu, meningkatkan kualitas setaraf dengan kompetensi global, memperluas kesempatan bagi seluruh penduduk, dan bersandar pada prinsip efficiency dan equity.