(12/7)-Pikiran Rakyat mempublikasikan karya salah satu dosen Universitas Bakrie yang juga merupakan Anggota Majelis Pakar Dekopin, Dr. Suwandi, SE, M.Si kepakaran beliau diantaranya yaitu tenaga ahli praktisi di bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM pada Kementerian Koperasi dan UKM.

Beliau pernah meraih penghargaan Lencana Bhakti Koperasi dari Pemerintah RI pada 12 Juli 2004. Sebagai dosen dan akademisi, Suwandi mengembangkan Ilmu Kewirausahaan (Entrepreneurship Science) dan Manajemen Keuangan untuk berbagai bidang terapannya, terutama pada lingkup bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (CSMEs).

Berikut adalah tulisan beliau yang dipublikasi di Surat Kabar Pikiran Rakyat dalam rangka memperingati Hari Jadi Koperasi ke-70.

Indeks Kepatuhan Dalam Pengawasan Koperasi

Oleh : Suwandi
Dosen UB dan Anggota Majelis Pakar Dekopin.

Beberapa waktu belakangan kerap diberitakan koperasi yang mulai miring-miring (tidak taat /tidak disiplin) dan bahkan telah ada yang bermasalah yang berdampak merugikan koperasi dan anggotanya serta para pihak terkaitnya. Terpikir kemudian bagaimana jika koperasi bermasalah itu terus bertambah, tentu menjadi beban yang tidak ringan bukan saja bagi pelaku dan pembina koperasi,,tetapi juga bagi perekonomian. Jangan dilupakan pula bahwa ‘issue’ tersebut bisa menjadi pemicu kampanye hitam (black campaing) terhadap koperasi.

Koperasi yang tidak taat dan tidak disiplin itu sebagai cerminan koperasi yang tidak patuh, sehingga patut untuk ditingkatkan pengawasannya. Karena itu agar tepat arah dalam prioritas penegakan kepatuhan, maka seyogiyanya ada upaya pencegahan ‘dini’ (early warning), melalui penelusuran indek kepatuhan koperasi.

Pilar Kepatuhan
Koperasi Indonesia sebagai organisasi sosio-ekonomi bertumpu pada keswadayaan yang terbuka untuk tumbuh dalam skala luas dengan menawarkan pelayanan yang layak dalam merespon kebutuhan anggotanya. Dalam praktik koperasi tersebut, ada pilar-pilar pengaturan internal koperasi dan kelaziman industry atau komunitas yang perlu dipatuhi. Seperti mengenai definisi, nilai dan prinsip koperasi. Ada pula regulasi pemerintah yang harus dijalankan dan dipatuhi.

Jadi koperasi sepatutnya dalam penyelenggaraannya patuh terhadap : pertama, ketentuan yang mengharuskan setiap koperasi mentaati, seperti nilai prinsip dan asas sebagai jatidiri koperasi. Kedua, ketentuan yang membolehkan, gunakan standar yang menjadi acuan kinerja. Misalnya dalam menghimpun dana untuk pembiayaan usaha perlu diperhatikan rasio-rasio keuangan, seperti struktur pendanaan yang sehat, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan mengembalikan.

Ketiga, tidak berbuat apa yang tidak diperbolehkan. Melakukan agar tidak melanggar, seperti dalam menempatkan calon anggota. Bila persyaratan sebagai anggota telah dapat dipenuhi 3 (tiga) bulan sesudahnya segera dikukuhkan menjadi anggota, dan seterusnya. Keempat, hal dinamis yang memerlukan penafsiran, agar diikuti acuan yang dianjurkan oleh otoritas/atau regulator yaitu pemerintah, seperti acuan tentang skala ekonomis pelayanan koperasi, transaksi anggota dan non anggota khususnya bagi koperasi di sektor riil, dan lainnya.

Koperasi Indonesia, selain perlu maju tumbah, berkembang dan berdampak luas bagi anggota, implementasinya juga sangat perlu dengan menegakkan kepatuhan (compliances) dari pilar-pilar pengawasan, yaitu : jati diri koperasi dan rerulasi dibidang kelembagaan dan fungsi-fungsi manajemen usaha dan tata kelola yang baik (good governance).

Indeks Kepatuhan
Kepatuhan koperasi mencerminkan perilaku koperasi yang sesuai dengan norma jatidiri dan peraturan secara disiplin. Indeks Kepatuhan dimaksudkan untuk mengukur seberapa tinggi/besar kepatuhan koperasi terhadap norma jatidiri dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di bidang perkoperasian.

Indeks Kepatuhan tersebut dapat diukur secara periodik (tahuan) dari tiap parameter dan indikatornya, seperti : 1) prinsip koperasi, 2) kelembagaan, 3) Usaha, 4) keuangan, dan 5) transaksi koperasi.

Hasil pengukuran indeks akan menghasilkan level kepatuhan koperasi pada suatu periode (tertentu) dan rekomendasi parameter serta indikator kepatuhan yang perlu mendapatkan perhatian, dibina baik untuk ditingkatkan maupun untuk dikurangi atau ditiadakan. Sehingga dapat dicapainya koperasi yang tumbuh kelembagaan dan usahanya, sehat keuangannya, benar trasaksinya, juga sejalan (in line) dengan norma jatidi koperasi. Semakin banyak koperasi yang terindeks mendekati atau melebihi indeks dasarnya, maka masing-masing dapat menjadi sinyal awal perlu tidaknya intensifikasi pengawasan lanjutan, pembinaan dan pengenaan sanksi yang tepat.

Selanjutnya apa yang perlu ada dan dilakukan ke depan? Pertama tentu saja melembagakan kepatuhan dalam instrumentasi kerja koperasi, Memfungsikan pengawas koperasi saja tidak cukup untuk melaksanakan fungsi tugas kepatuhan. Sebab pada praktiknya lebih tepat pelembagaan kepatuhan sebagai bagian dari fungsi tugas pengurus koperasi, bukan menambahkan fungsi tugas pengawas koperasi. Jadi perlu ada bagian yang menangani kepatuhan koperasi sebagai bagian dari fungsi tugas pengurus koperasi.

Kedua, fasilitasi, konsultasi, pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis pengelola koperasi, yaitu : pengurus, manajer atau unit yang berfungsi di bidang kepatuhan Koperasi. Juga pendidikan dan pelatihan mengenai kepatuhan koperasi kepada para Pembina di daerah, sebab mereka ini pun akan berperan dalam melakukan identifikasi dan pengukuran indeks kepatuhan . Ketiga up-date instrumen kepatuhan dan sosialisasi. Selamat Hari Koperasi ’12 Juli 1947-2017.

Bandung, 10 Juli 2017

Dr. Suwandi, SE. MSi