(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-33635146-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

JAKARTA: Besarnya potensi Generasi Z di Indonesia sebagai pemilih politik pemula ternyata tidak diimbangi oleh pemahaman mayoritas stakeholder pemilu dan partai politik dalam pengelolaan pesan maupun kanal komunikasi politik yang tepat.

Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kuatnya dominasi generasi X di tingkat pengambil keputusan stakeholder pemilu, pengaruh patronase di dalam parpol maupun kondisi internal parpol yang mengalami pergantian pengurus.

Hal ini menjadi kesimpulan dari survei digital aset komunikasi politik terhadap stakeholder pemilu di Indonesia yang dilakukan mahasiswa Komunikasi Politik Universitas Bakrie yang diselenggarakan pada 27 Oktober hingga 19 November 2017.

Aset digital yang menjadi sasaran survei ini adalah laman (website) dan seluruh kanal sosial media yang dimiliki stakeholder pemilu di Indonesia yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), partai peserta pemilu 2014 dan calon peserta pemilu 2019.

Dari peserta pemilu 2014, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak disertakan mengingat kegagalannya masuk sebagai calon peserta Pemilu 2019. Sementara untuk peserta Pemilu 2019, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terpilih karena paling siap dari sisi modal komunikasi maupun struktur kepartaian.

Seluruh akun digital milik lembaga penyelenggara, pengawas dan pengadil pemilu maupun partai-partai kemudian dikaji melalui tiga tahap. Pertama, kuantitas yang terlihat dari statistik pada laman (web) dan kanal sosial media yang ditunjukkan melalui jumlah unggahan (post), pengikut (follower), subscribe maupun viewer jika kanal yang digunakan adalah video.

Kedua, kualitas di mana dikaji jenis informasi yang disajikan dan isu yang ditampilkan apakah menarik sehingga berpotensi tepat bagi generasi Z. Ketiga, interview atau wawancara langsung dengan pengurus atau pengelola digital asset.

Untuk langkah ketiga atau wawancara langsung menjadi tahap yang paling mutlak dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penilaian subyektif oleh anggota tim yang seluruhnya adalah mahasiswa peminatan jurnalistik.

Dalam proses wawancara tidak dapat dihindari terjadinya intimidasi dari anggota partai mengingat identitas kampus yang digunakan maupun permintaan untuk melakukan review awal terhadap temuan maupun hasil wawancara.

Dalam proses ini, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang dibiayai APBN justru tidak akomodatif terhadap permintaan wawancara sehingga kesimpulan akhir sepenuhnya mengandalkan temuan tahap pertama dan kedua.

Dari survei ini ditemukan mayoritas lembaga penyelenggara, pengawas dan pengadil Pemilu telah memiliki aset digital yang lengkap namun tidak dikelola secara maksimal. Informasi yang diunggah melalui aset digital baru sebatas sebagai informasi bahkan cenderung sermonial dan belum dikemas secara menarik atau pada tahap selanjutnya memancing terjadinya percakapan.

Partai Hanura yang mengalami persoalan pengelolaan aset digital akibat pergantian kepengurusan. Meski demikian partai yang mapan seperti Nasdem, Golkar, Demokrat dan PAN mengalami masalah dalam pengelolaan beberapa aset digital mereka yang cenderung statis.

Seluruh lembaga penyelenggara, pengawas dan pengadil Pemilu maupun mayoritas partai-partai berbasis nasionalis secara mengejutkan masih mengandalkan platform Twitter dan Facebook yang telah ditinggalkan generasi Z.

PDI Perjuangan sebagai peserta pemenang pemilu 2014 secara mengejutkan justru belum memahami posisi strategis sosial media sebagai mesin komunikasi politik bagi generasi Z. Sebaliknya elit politik mereka masih sangat meyakini televisi dan radio sebagai alat komunikasi yang lebih efektif.

Hanya Partai Gerindra dan PKS yang secara fokus dan konsisten mengembangkan sistem untuk mengelola aset digital mereka sementara partai Islam-tradisional seperti PKB dan PPP mulai menyadari pentingnya digital aset sebagai alat komunikasi politik mereka.

PPP dengan kondisi didera persoalan kepengurusan dan citra partai tua secara mengejutkan bahkan menjadi satu-satunya partai yang menciptakan aplikasi berbasis android yang dapat diunduh bagi pemilihnya.

Perindo sebagai partai baru dengan modal kepemilikan media yang beragam justru tidak memiliki konsep yang jelas dalam pengelolaan aset digital mereka. Mayoritas konten yang dimuat adalah seremonial partai dan ketua umum.

****

 

Narahubung

Algooth Putranto

Dosen Komunikasi Politik Universitas Bakrie

08164734265

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Berita Terkini

Prestasi

Kuliah Umum & Kunjungan Perusahaan

"Big Leap To The Real Experience!"