Bani memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum dengan kekhususan Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2002. Skripsi yang ditulisnya menganalisis Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan studi kasus pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.

 

Karir risetnya dimulai sejak tahun 1999 di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Project penelitian pertamanya adalah kajian terhadap Rancangan Undang-undang Pemerintahan Daerah yang disusun bersama antara PSHK dengan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Dia juga terlibat bersama Partnership for Business Competition (PBC) dan PSHK pada tahun 2001, dalam riset mengenai Kompetisi dalam Pasar Mie Instan di Indonesia, terkait dengan pelaksanan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bersama-sama PSHK, Ia turut menyumbangkan tulisan dalam buku bertajuk “Advokat Indonesia mencari Identitas” (ISBN: 978.97996494.09). Buku ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh PSHK mengenai kiprah profesi Advokat dalam perkembangan hukum di Indonesia.

 

Di tahun 2002, Bani menjadi Koordinator Tim dalam penelitian mengenai Hak Masyarakat tentang Tanah dan Bangunan yang dilakukan PSHK dengan dukungan LRP-Ausaid. Hasil penelitian ini kemudian diterbitkan dalam buku “Hak Atas Tanah dan Bangunan” (ISBN: 979.94694-4-7) pada tahun 2003. Masih di tahun yang sama, dengan dukungan Ford Foundation, Ia berkesempatan pula mengikuti Training for Legislative Drafting yang diselenggarakan oleh USAID dan Boston University USA. Untuk memperdalam teknik dan pengalaman dalam perancangan peraturan perundang-undangan, semenjak tahun 2003 sampai tahun 2008, Ia menjadi staf ahli Komisi A DPRD DKI Jakarta dan terlibat dalam sejumlah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD DKI Jakarta.

 

Dari pengalamannya sebagai legal drafter, Bani dipercaya menjadi konsultan pada sejumlah lembaga internasional, khususnya untuk menyusun panduan penyusunan Peraturan Daerah sekaligus menjadi fasilitator dalam kegiatan capacity building Anggota DPRD di sejumlah daerah. International Republican Institute (IRI), UNDP, Partnership for Governance Reform merupakan sejumlah lembaga internasional yang telah bekerja sama secara individu dengannya pada sejumlah project.

 

Dalam dunia akademik, sejak tahun 2004-2008, Bani terlibat aktif menjadi staf pengajar tidak tetap di Universitas Indonesia dan Universitas Al Azhar Indonesia dengan mata kuliah yang diampunya yaitu Hukum Administrasi Negara. Di tahun 2007, Bani mendapatkan gelar Magister Sains dalam bidang Kajian Pengembangan Perkotaan dari Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, dengan tesis berjudul “Studi Pemanfaatan CDM Sektor Transportasi (Studi Kasus Penetapan Strategi dan Kebijakan Pemanfaatan CDM Untuk Angkutan Umum di Kota Jakarta”). Pada tahun 2008, Bani memperoleh beasiswa dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, untuk melanjutkan studi pascasarjananya dalam bidang administrasi publik dan memperoleh gelar Master in Public Administration (MPA) ditahun 2009.

 

Sebelum bergabung dengan Universitas Bakrie, sejumlah karya akademik yang pernah dipublikasikan antara lain “Studi Pemanfaatan CDM Sektor Transportasi Jakarta” (ditulis bersama dengan Prof. Dr. Rizaldi Boer dan Dr. Ir. Setyo Moersidik dan dimuat dalam Jurnal Lingkungan & Pembangunan pada tahun 2008), “Menilai Tanggungjawab Sosial Peraturan Daerah, Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sumba Barat” (ditulis sebagai tim peneliti PSHK dan diterbitkan pada tahun 2009), “Introducing Electronic Road Pricing as sub-national charge in Jakarta” (dipresentasikan dalam Seminar on International Lessons Regarding Sub-National Revenue Assignments and Municipal Management of Property Tax, yang diselenggarakan oleh Kementrian Keuangan RI dan GIZ pada tahun 2011). Saat ini memiliki keminatan terhadap isu-isu mengenai kebijakan dan politik perkotaan, desentralisasi dan otonomi daerah serta penguatan kapasitas DPRD dan birokrasi di daerah.