fbpx

“Sekarang semakin banyak dukungan agar kebijakan publik lebih gencar didukung oleh data” tutur Mulya Amri, Riset Director Katadata Insight Center (KIC) pada Rabu, 20 Januari 2021 dalam Guest Lecture rutin Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Policy Talk Series: Big Data Analytics and Public Policy in Indonesia.

Mengapa kebijakan publik harus berdasarkan data? menurut Amri, proses pengambilan kebijakan harus berbasis sebuah evidence (bukti), tidak hanya sebatas opini atau insting. “Data harus dianalisis dan hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar yang valid untuk digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan”.

Oleh karena itu, terciptalah beberapa program di Indonesia yang dengan tujuan untuk mendukung kebijakan publik yang lebih berorientasi pada data. Misalnya Knowledge Sector Initiative, program ini merupakan kerja sama antara Indonesia dan Australia untuk memperkuat bidang riset, ada juga Pulse Lab Jakarta yang merupakan hasil inisiatif PBB dengan fokus pada analisis big data

Pada penghujung pemaparan materi Amri juga menjelaskan banyaknya potensi manfaat dari penggunaan big data, diantaranya: dapat menjawab pertanyaan penting dengan lebih baik, terbangunnya sistem database terpusat, data tervalidasi, kebijakan dapat lebih dipercaya, dapat diterapkan di banyak sektor, hingga creating a data driven governance.