fbpx

LPP | LPKM  |  LibraryUBpreneurUBCareer

 

 

 

Pada hari Senin pagi (7 Januari 2013), mahasiswa program studi Ilmu Politik mendapatkan kesempatan berharga mendapatkan kuliah umum dari Prof. Jimly Asshiddiq,Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM).

  Puluhan mahasiswa peserta MK Perspektif tentang Negara dan Hukum dan MK Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Universitas Bakrie dengan seksama menyimak kuliah umum yang dipandu oleh dosen tetap ilmu politik Bani Pamungkas SH.,M.Si, MPA..

Kuliah dengan tajuk “Relasi Negara, Hukum dan Masyarakat dalam Kerangka Demokrasi” disampaikan dalam durasi 2 jam dan diselingi tanya-jawab dari mahasiswa. Diawali dengan penjelasan awal terjadinya sebuah Negara sebagai cara umat manusia membuat sistem organisasi yang paling kompleks.

Seiring perkembangan jaman terjadi pemisahan kekuasaan, yaitu sekulerisme sebagai bentuk reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut, raja menganggap dirinya sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan. Muncul kekuatan diluar sistem Negara yang dinamakan Trias Politica, yaitu: state, society and corporation.

Kemudian ekonomi semakin berkembang menimbulkan pundi-pundi kemiskinan, sehingga terbentuk gap antara yang kaya dengan yang miskin, inilah awal terjadinya  revolusi di Perancis dan Inggris. Sosialisme mulai popular sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang mutlak.

Pada abad ke 18 muncul tiga idealisme, yaitu Absolutisme Raja, Nachwachtersktaat, yaitu Negara hanya sebagai penjaga malam, menjamin perlindungan terhadap rakyat secara minimal dan Welfare State, Negara harus bertanggung jawab penuh terhadap rakyat, yang melahirkan kapitalisme klasik.

Sesudah abad 19, sosialisme semakin berkembang yang melahirkan marxisme komunisme yang semakin popular pada awal abad  20. Hingga kemudian pada tahun 70-an, muncul neo liberalism, diluar 3 idealisme yang sudah ada.

Semakin berkembangnya mekanisme sistem Negara, civil society mulai berkuasa, pembagiannya yaitu market 30%, state 40%, masyarakat 30%. Negara kita Indonesia menganut mekanisme sistem campuran dimana DPR memegang majority rule dan MK memegang peranan minority right

Prof. Jimly menekankan korporasi yang berkembang pesat sekarang ini belum memikirkan Political Cost + Political Profit dan juga Social Cost + Social Profit. Sebaik apapun strategi marketing yg dilancarkan sebuah korporasi tidak akan mendapatkan tempat di hati masyarakat bila secara citra politik dan sosial tidak baik, inilah awal mula muncul CSR (Corporate Social Responsibility). Di Indonesia sendiri CSR diatur dalam undang-undang tersendiri.

Beberapa pertanyaan dilontarkan oleh mahasiswa yang hadir dalam kuliah tersebut, diantaranya terkait isu sistem Negara Indonesia yang masih kalah jauh bila dibandingkan dengan Negara Malaysia atau Singapura, juga peran Negara dalam menangani tindakan korporasi yang kelewatan.

Prof, Jimly menekankan kepada mahasiswa untuk tidak perlu berkecil hati dengan Negara tetangga yang lebih maju dari kita, yang terpenting adalah benahi SDM karena kekayaan alam yang dimiliki Indonesia luar biasa kaya. Caranya bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu “Be professional in your own thing”.

Kerjasama

Connect with us

Universitas Bakrie
Jl.H.R Rasuna Said Kav C-22, Kuningan Jakarta
(021) 526 1448 fax (021) 526 3191
0856 777 9945
www.bakrie.ac.id