fbpx

Senin sampai dengan Rabu 25-27 Februari 2013 yang lalu, dosen Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Bakrie menghadiri Pelatihan Strategic Asia: Implementasi Skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) di Indonesia. Acara ini diprakarsai oleh UK Foreign & Commonwealth Office dan difasilitasi oleh Strategic Asia yang bertempat di Kantor Strategic Asia Indonesia, Graha Mandiri d/h Plaza Bumidaya 28th floor, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta.

Dengan menghadiri pelatihan ini, para dosen Prodi Teknik Lingkungan Universitas Bakrie dapat meningkatkan kompetensi diri, khususnya pemahaman mengenai isu-isu seputar KPS dan bagaimana KPS bekerja dan dioperasikan, sehingga Indonesia akan lebih baik memposisikan diri guna mewujudkan rencana ambisius ekonomi dan memenuhi potensi besar ekonominya. Pada pelatihan ini, para pejabat pemerintahan, sektor swasta, akademisi serta praktisi internasional bertemu untuk membahas dan memberikan masukan pada upaya pelaksanaan KPS. Selama 3 hari pelatihan, peserta pelatihan dilibatkan secara aktif dan interaktif sehingga para peserta terdorong untuk mengemukakan gagasannya dan juga mengajukan pertanyaan.  Secara umum, ruang lingkup dari pelatihan ini mencakup topik pendefinisian KPS, ruang lingkup dan berbagai jenis skema KPS yang digunakan pada masing-masing sektor yang relevan di Indonesia; pengalaman pelaksanaan skema KPS di India, Inggris dan Indonesia; pembiayaan KPS termasuk asuransi, dan bagaimana menghasilkan pendapatan tidak hanya bersumber dari infrastruktur; peran, harapan, dan kewajiban sektor swasta dan publik serta sesi khusus mengenai contoh kasus di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Ketiga sesi melihat isu-isu praktis seperti bagaimana KPS seharusnya dilaksanakan dan bagaimana penerapan yang ada; bagaimana menegosiasi kontrak KPS; peran berbagai pihak yang terlibat dalam KPS – pemerintah dan sektor swasta; sumberdaya manusia dan keuangan; bagaimana mencapai kesepakatan dengan cara adil, seimbang, dan dapat diterapkan; masukan teknis untuk desain proyek KPS berikutnya dan disesuaikan dengan konteks Indonesia dengan memperhatikan peraturan yang relevan, kementerian yang terlibat, dan sektor swasta. Selain itu juga, bagian utama ditujukan untuk dapat diaplikasikan di seluruh Indonesia, mengambil langkah-langkah yang diambil dari konteks yang umum, pedoman atau contoh kasus yang diambil berasal dari proyek KPS yang telah disetujui (proyek infrastruktur, pembangkit tenaga listrik dan jalur kereta dari Cengkareng ke Jakarta) dan bagian kedua akan mengambil kasus lokal dan termasuk kerangka pemerintahan daerah.