fbpx

"Secara faktual ekonomi Indonesia tumbuh pesat namun masih fragile, sehingga yang harus dibina kedepannya adalah diplomasi untuk meningkatkan kerjasama internasional dan menjaga perdamaian" ujar Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemenlu Dr. Siswo Pramono dalam acara Seminar Diseminasi Informasi Kajian, kerjasama antara Universitas Bakrie dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementrian Luar Negeri, Jakarta (25/11).

Berdasarkan datanya dalam kurun waktu 2006-2019, Indonesia sudah bergerak dari negara yang dianggap fragile menjadi less fragile (Declining State’s Fragility) namun belum mencapai tahap sustainable, data ini didapat dari pendekatan kualitatif melalui media monitoring (Berita-berita terkait yang dimuat di media) dan pendekatan kuantitaif melalui riset.

Sementara, mengutip data dari Lowy Institute, Indonesia menduduki ranking 11 dari 25 negara di Asia (Asia Power Index -Juni 2019), masih kalah jauh dengan China yang secara kekuatan ekonomi dalam kurun waktu 10 tahun sudah head to head dengan negara adidaya, Amerika Serikat, Indonesia bukannya tidak mungkin karena banyak potensial untuk meningkatkan kerjasama secara ekonomi, namun untuk saat ini yang menjadi concern pemerintah adalah bagaimana membenahi Kebijakan Luar Negeri, menjawab tantangan diplomasi ekonomi, perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dan menegakkan kedaulatan dan kebangsaan.

Hal ini menarik, karena pada era sekarang ini, bukan lagi Negara yang mendominasi, tetapi korporasi, dan kemudian muncul actor-aktor global baru, merkantilisme baru dari 100 pendapatan ekonomi teratas dunia, dan kaum milenial pad akhirnya akan sangat berperan di Jalur pertumbuhan industri revolusi 4.0.

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, Dr. Ben Perkasa Drajat pada saat membahas “Pacific Alliance” mengatakan terdapat  kegalauan di lingkungan eksternal Indonesia, sehingga penguatan diplomasi ekonomi dalam konteks kajian P3K2 Amerika dan Eropa, BPPK adalah untuk merespon munculnya kecenderungan proteksionisme dan pelemahan sistem perdagangan multilateral dan perang dagang antara kekuatan ekonomi dunia.

Sehingga langkah diplomasi RI dalam merespon perkembangan ini adalah memperkuat kerjasama ekonomi dengan Pasar Baru, memperkuat infrastruktur kerja sama ekonomi secara bilateral, membantu ekspansi penjualan produk industri strategis Indonesia, investasi dan proyek infrastruktur, dan yang terakhir adalah melindungi kepentingan strategis produk sawit.

Neraca perdagangan Indonesia menunjukkan nilai surplus sebesar USD 1,01 milyar di tahun 2017, namun ekspor Indonesia ke kawasan Pacific Alliance, masih tergolong minim, yaitu hanya 0,8% jika dibandingkan  total nilai keseluruhan ekspor Indonesia yang senilai USD 170,3 milyar, dalam hal ini status Indonesia bersama 55 negara lain termasuk dalam observer states, namun terdapat beberapa sektor yang memiliki potensi antara lain adalah spareparts (otomotif), investment, E-Commerce dan pertanian (komoditi strategis seperti kopi, karet, kakao dan sawit).   

Di akhir seminar, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Drs. Dindin Wahyudin, DEA membahas "Peran Diplomasi dalam Mendukung Pengelolaan Industri Sawit Berkelanjutan", apa arti penting komoditas kelapa sawit bagi Indonesia melalui tim peneliti yang dibentuk sebagai Research Policy Research Meeting (PRM), pertanian sawit dianggap tepat bagi memenuhi pekerjaan paling cocok untuk demografi wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, memiliki nilai ekspor, serapan sektor pertanian, serapan tenaga kerja dan kestabilan regional, karena analisis keberlanjutan sawit berdasarkan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (people, planet and prosperity).

coming up event

Alumni Ilmu Politik