Guest Lecturer Universitas Bakrie: Resettlement Post-Disaster Lumpur Sidoarjo

Program Studi Teknik Sipil bekerjasama dengan Program Studi Teknik Lingkungan mengadakan Guest Lecturer dengan tema “Resettlement Post-Disaster Lumpur Sidoarjo” dengan pembicara Presiden Direktur Lapindo Brantas, Inc yaitu Bapak Dharma Irawan Jenie dan seorang akademisi yang sedang menyelesaikan program S3-nya di Tohoku University, Bapak Prasojo Bayu Suwondo yang juga telah lama bekerja di Departemen Pemerintah. Bertindak sebagai moderator adalah dosen Program Studi Teknik Lingkungan Deffi Ayu Puspito Sari, PhD.

 

Dalam seminar ini Bapak Dharma Irawan menjelaskan Lapindo, bagaimana terjadinya Lumpur Sidoarjo dan bagaimana Lapindo menangani krisis atau Crisis Management.

Lapindo Brantas pada awalnya adalah perusahaan kebanggaan Indonesia dengan sistem bagi hasil dengan pemerintah dibawah kewenangan SKK Migas, karena Lapindo ini adalah perusahaan Indonesia pertama yang dikelola oleh orang Indonesia asli tanpa campur tangan pihak asing yang bergerak di bidang migas. Area offshore Lapindo terletak di beberapa tempat, diantaranya Sidoarjo, Nganjuk, Madura.

Pada saat terjadinya bencana Lumpur Sidoarjo, Lapindo Brantas adalah perusahaan terbuka yang sahamnya terbagi-bagi status kepemilikannya, yaitu sebesar 30 % dimiliki oleh Medco, 20% dimiliki oleh Santos dan 30% dimiliki oleh Energi Mega Persada dan 20% sisanya dimiliki oleh publik, setelah bencana alam tersebut terjadi, Lapindo Brantas berpindah tangan seluruhnya ke Kelompok Usaha Bakrie. Pada saat itu, tujuannya adalah supaya perusahaan dapat bergerak lebih cepat dalam menangani krisis dan menghilangkan proses birokrasi yang dapat memperlambat proses penanggulangan bencana. Lumpur Sidoarjo terjadi pada tanggal 29 Mei 2006. Secara lokasi, di tempat terjadinya luapan lumpur bila dilihat secara jeli menurut Pak Irawan, tidak ada satupun molekul gas yang keluar dari tempat pengeboran, pendapat ini didukung dengan mengumpulkan para ahli dan pakar, termasuk geologist, semburan lumpur yang mencapai 1500 kubik per hari diteliti dan hasilnya adalah bencana ini adalah murni bencana alam. Pada saat itu juga secara tanggap Lapindo mengambil tindakan-tindakan untuk menutup asal semburan lumpur.

Namun tidak dapat dipungkiri, efek dari terjadinya bencana ini imbasnya tidak hanya mengundang sentimen negative dari masyarakat, namun juga adanya berbagai gugatan hukum, termasuk oleh WALHI, namun setelah diproses secara hukum, terbukti bahwa Lapindo tidak bersalah. Lapindo juga membuat pemetaan daerah-daerah yang terkena dampak lumpur seluas 640 hektar, sebagai bagian dari corporate social responsibility dan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 14, tahun 2007,  Lapindo berjanji untuk memberikan kompensasi sebesar 8 triliun sebagai bentuk ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampaknya.

Selain itu, dampak sosialnya adalah citra perusahaan hancur dan hilangnya kepercayaan seluruh stakeholders terhadap Lapindo, baik masyarakat, pemerintah belum lagi pemberitaan yang negatif di media meskipun pada tahun 2007, kejadian ini telah diputus oleh pengadilan tinggi sebagai murni bencana alam dan 786 miliar sisa hutang Lapindo akan diselesaikan pada tahun ini.

Restrukturisasi, team buildingmedia center, sosialisasi dan program-program CSR seperti memperbaiki jalan terus dilakukan, karena bukan hanya dampak lingkungan saja yang terkena namun juga berdampak terhadap infrastruktur belum lagi dampak ekonomi, masyarakat yang di relokasi harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, disinilah perusahaan ditantang untuk bagaimana caranya berkomunikasi dengan masyarakat.

Pelajaran yang dapat diambil adalah, pada saat perusahaan terjadi krisis, jangan ditutup-tutupi melainkan harus dikomunikasikan kepada semua stakeholdersperusahaan termasuk juga masyarakat luas.

Sementara itu, paparan dari Pak Bayu sebagai ahli pakar dari pemerintah yang melakukan penelitian mengenai kasus lumpur Sidoarjo ini, lebih kepada dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat pasca bencana tersebut, namun yang terpenting menurut beliau adalah Lapindo bersama-sama dengan pemerintah bekerjasama untuk proses recovery bencana Lumpur Sidoarjo ini.